Adv. Boediono SH : Kurangnya Pengawasan Hingga Warga Yang Berkebun Jadi Target Hukum

Pangkalpinang Babelku.com – Bahwa hari ini Rabu tanggal 1 Februari 2023 klien kami Bapak HN Alias AC telah dimintai keterangan oleh Penyidik KLHK RI sebagai Saksi, terkait dengan dugaan tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

banner 970x250

Bahwa perkara ini berawal dari adanya Laporan Masyarakat yang menuduh dan menjadikan klien kami sebagai Target Hukum yaitu telah melakukan Perambahan Hutan dengan cara menebang pohon secara besar besaran yang di hitung oleh oknum masyarakat yang melaporkan tersebut sekitar 10 hektar.

Bahwa atas laporan tersebut klien kami yaitu Bapak HN alias AC telah Bertemu dengan pelapor dan pada saat pertemuan tersebut atas kepolosan dan ketidak tahuan soal hukum klien Bapak HN alias AC dengan JUJUR mengatakan kepada Pelapor bahwa memang dia memiliki kebun di Tahura yang dia peroleh dari leluhur mereka secara turun temurun yang luasnya sekitar kurang lebih 4 hektar namun baru di lakukan perawan sekitar 2 hektar. Kebun tersebut baru dikelolah oleh klien kami mulai dari tahun 2020. Diatas lahan atau kebun tersebut klien kami tidak ada melakukan perambahan hutan hanya melakukan perawatan dan menanan pohon durian, alpukat dan melinjo, petai dan cempedak.

Bahwa selanjutnya klien kami dimintai menandatangani surat yang salah satu isinya pentingnya adalah mengakui soal Perambahan hutan yang sebesar 10 hentar menurut hitungan pelapor.

Bahwa akibat dari isi surat pernyataan tersebut pada tanggal 4 Desember 2022 klien kami Bapak AN alias AC di panggil untuk yang pertama kali oleh Penyidik KLHK RI untuk dimintai keterangan Klarifikasi.

Bahwa dalam berita acara klarifikasi tersebut klien kami di tunjukan bukti bukti berupa fhoto fhoto gambar hutan Tahura yang telah gundul akibat Perambahan serta ditunjukan juga fhoto rumah rumah atau pondok kenbun yang bukan milik klien kami.

Bahwa atas pertanyaan tersebut soal adanya Perambahan hutan dan fhoto rumah atau pondok kembun klien Bapak HN alias AC menyatakan tidak mengetahuinya.

Bahwa saat ini kami menilai pihak KLHK dalam menangani perkara ini tidak mengedepan kearipan lokal situasi dan budaya yang berjalan di tengah tengah masyarakat Bangka belitung KLHK RI hanya mengedepankan Dan berbicara soal hitam dan putih. Pintu masuk perkara ini adalah tuduhan soal perambahan hutan yang di laporkan oleh 2 orang masyarakat soal perambahan hutan seluas 10 hektar namun fakta di lapangan KLHK melakun proses hukum soal adanya aktivitas berkebun masyarakat yaitu klien kami bapak HN alias AC.

Bahwa kawasan gunung mangkol masuk dalam kawasan Tahura pada tahun 2016 sedangkan masyarakat di sekitar itulah telah lebih dahulu berkebun dan bercocok tanam.

Jika KLHK mempersoalkan soal adanya aktivitas berkebun maka mestinya KLHK tidak hanya melakukan peroses hukum terhadap klien kami saja karena fakta hukumnya dan telah di lihat secara langasung oleh mata kepala penyidik KLHK bahwa di kawan Tahura tersebut telah selama ini di kelolah oleh ratusan masyarakat untuk bercocok tanam berkebun di sana.

Bahwa kami menilai hari ini KLHK telah melakukan tebang pilih dan berlaku zolim dengan masyarakat dalam penegakan hukum dengan hanya memperoses hukum klien kami saja.

Kami meminta kepada pihak KLHK untuk mengeluarkan kebijakan hukum meninjau ulang persoalan masyarakat yang berkebun ini apakah layak untuk di penjarakan. Karena jika persoalan berkebun ini tetap di peroses hukum pihak KLHK hanya berbicara hitam dan putih saja.

Bahwa manfaat penegakan hukum itu ada 3,pertama untuk mendapatkan kepastian hukum ,kedua adalah untuk mendapatkan keadilan dan yang ketiga adalah mendapatkan manpaat. Dari ketiga azas tersebut jika KLHK tetap memproses soal klien/ masyarakat yg telah melakukan keterlanjuran berkebun maka yang di dapatkan hanyalah soal kepastian hukum sedangkan keadilan dan manfaat hukumnya tidak terpenuhi karna hanya klien kami saja saja yang dilakukan proses hukum.

Atas kejadian ini mesti menjadi bahasanan dan perhatian khusus pemerintah daerah soal nasib masyarakat yang telah keterlanjuran berkebun agar mendapatkan pembinaan sesuai dengan aturan hukum soal pemanpaatan hutan.

Sekali lagi kami menyampaikan juga terjadinya aktivitas perambahan hutan ini adalah adanya kelalaian pengawasan yang di lakukan oleh pemangku wilayah yang berujuk beribas kepada masyarakat yang berkebun menjadi target hukum.(*/red).

banner 970x250 banner 970x250