DAK Fisik Sekolah Turun, Ternyata Ini Penyebabnya

Belitung Timur babelku.com– Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur turun drastis. Padahal kondisi di lapangan masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Ternyata banyak sekolah di Kabupaten Beltim yang tidak mengusulkan anggaran perbaikan sarana dan prasarana (Sapras) sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Hal ini lantaran sekolah-sekolah kurang melaporkan kondisi fisik yang sebenarnya, alasannya untuk meningkatkan akreditasi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim Sarjano melalui Sekretaris Dinas Dedy Wahyudi mengungkapkan pada 2021 DAK Fisik sekolah di Kabupaten Beltim mencapai Rp10 milyar dan pada 2022 juga hampir Rp10 milyar. Namun pada 2023 ini DAK Fisik sekolah turun menjadi Rp5 milyar.

“Sasaran pembangunan fisik di sekolah jadi kurang rapi, terutama dalam pengusulan Sapras di Dapodik. Banyak sekolah yang tidak mengisi kebutuhan Sapras sekolahnya,” kata Dedy.

Seusai Pembukaan Kegiatan Workshop Implementasi Dana BOS/BOP Tahun 2023 dan Pengisian Data Sarana Prasarana Sekolah pada Dapodik Pengusulan DAK Reguler Tahun 2024 di Auditorium Zahari MZ, Rabu (8/3/23).

Padahal menurut mantan Sekretaris Diskominfo Beltim ini dari total 144 sekolah, yakni 17 TK Negeri, 105 SD Negeri dan 22 SMP Negeri yang ada di Kabupaten Beltim, hampir seluruhnya membutuhkan pembangunan fisik atau pun perbaikan Sapras.

“Secara fisik hampir semua perlu. Sekarang semuanya tinggal mengajukan dalam Dapodik tadi, ada yang perlu rehab total, atau sebagian. Bahkan ada beberapa sekolah di daerah-daerah yang terpencil kondisi bangunan fisiknya cukup memprihatinkan,” ungkap Dedy.

Untuk itulah Dedy berharap pada Kegiatan Workshop Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2023 dan Pengisian Data Sarana Prasarana Sekolah pada Dapodik Pengusulan DAK Reguler Tahun 2024 ini para kepala sekolah dan operator Dapodik paham tentang cara pengisian usulan Sapras di Dapodik.

Kita berharap nanti para narasumber yang kebetulan sangat ahli dalam dana BOK/ BOS ditunjuk dari Kementerian Pendidikan ini dapat mengajari dan memberikan pemahaman terutama dalam pengisian data Sapras di Dapodik. Di mana tujuan akhirnya DAK Fisik kita ini lebih maksimal,” harap Dedy.

Perjuangkan TU dan Penjaga Sekolah Jadi P3K.

Sementara itu Bupati Beltim Burhanudin seusai membuka Kegiatan Workshop Implementasi Dana BOS/BOP Tahun 2023 dan Pengisian Data Sarana Prasarana Sekolah pada Dapodik Pengusulan DAK Reguler Tahun 2024 di Auditorium Zahari MZ, Rabu (8/3/23), meminta agar operator atau kepala sekolah dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi fisik sekolah.

“Jadi usulan yang disampaikan dari kawan-kawan ini memang secara administrasi bagus, tapi sayangnya fisiknya dak bagus. Seharusnya gambarkanlah itu secara utuh, apa adanya,” pinta Aan sapaan akrab Burhanudin.

Aan pun berharap para kepala sekolah dan operator dapat mengikuti work shop dengan dan pengisian Data Sapras dengan baik dan benar, sehingga nantinya bisa memberikan usulan yang rapi untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

“Jadi nanti begitu selesai work shop ini kondisi sekolah misalnya atap bocor, ruang guru dak ada, dak ada ruang UKS, dan lain-lain usulkanlah dengan benar. Sehingga kebutuhan infrasturuktur pendidikan kita dapat teratasi,” ujar Aan.    

Terkait kebutuhan SDM terutama tenaga tata usaha (TU) dan penjaga sekolah di Kabupaten Beltim, Aan mengatakan saat ini Pemkab Beltim tengah berupaya memperjuangkan agar tenaga pendukung tersebut dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kalau guru honor jadi P3K sudah. Yang tenaga struktural, TU dan penjaga sekolah ini juga sedang kita usulkan untuk diangkat menjadi P3K,” kata Aan.

Jumlah tenaga TU dan Penjaga sekolah sangat banyak di Kabupaten Beltim. Untuk setiap sekolah setidaknya butuh 5 hingga 6 TU dan satu penjaga sekolah. Sedangkan sekolah negeri di Kabupaten Beltim mencapai 144 sekolah.

“Hari ini kita kirimkan surat usulan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Supaya ini menjadi perhatian Pak Menteri untuk pengangkatan tenaga non kependidikan itu,” ujar ungkap Aan.

(*/Nining)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!