Data Tak Sejalan Fakta (Pemkot Pangkalpinang Raih MCP Terendah Se Bangka Belitung)

Oleh Muhamad Zen

babelku.com — Semakin kuat kita memaksakannya maka akan semakin kuat juga efek dorongan balik menghampiri kita.

Di era keterbukaan (transparan) terlihat semua bergerak nyaris tanpa ikatan norma dan dogma, terjadi perpindahan seketika dan menyeluruh secara besar – besaran.

Sungguh keterbukaan ini adalah sebuah keniscayaan yang hadir adaptif mengikuti zaman.

Namun di era keterbukaan ini bermunculan solusi kekinian yang sulit di bendung, ya.…. itulah teknologi. Cepat dan lugas itulah cirinya hingga membuat kita tersadar akan pentingnya teknologi bagi kehidupan manusia.

Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah jawaban dalam mengontrol, memantau serta membuat analisa atau kesimpulan awal tentang sebuah objek.

Dalam hal nya sebuah pengawasan ‘SIM’ (sistem informasi manajemen) memegang peran penting karena dengan menggunakan teknologi kita mampu merekam lalu menyimpan sebuah dokumen dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cukup lama.

Keinginan KPK dalam melindungi masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi patut kita beri nilai yang tinggi, terkhusus bagi ASN dan penyelenggara pemerintahan yang mengelola uang rakyat.

MCP atau monitoring center of prevention adalah sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan tindak pidana korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

MCP adalah obat yang harus diminum. Karena jika tidak melaksanakan sesuai petunjuk pasti akan terlihat pada MCP tersebut.

Tahun 2022 merupakan tahun kinerja yang sangat buruk buat penyelenggara pemkot pangkalpinang.

Pangkalpinang yang terdata mengalami peningkatan dalam indeks pembangunan manusia nya dari tahun 2021 dengan 78,57 lalu meningkat menjadi 79,24 di tahun 2022 akan tetapi menjadi yang paling rendah dalam capaian MCP nya se Bangka Belitung.

Sungguh sebuah capaian yang minus serta memalukan. Mungkin ini merupakan sejarah terburuk yang pernah terjadi di kota Pangkalpinang.

Saat menerima rapot merah dengan MCP paling rendah se Babel, walikota Pangkalpinang dengan tegas menyatakan akan mengambil alih komando dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berkemajuan.

Sebagai pemegang daulat rakyat harus kiranya bagi walikota selaku pimpinan
penyelenggara pemerintahan kota Pangkalpinang menyampaikan capaian kinerja walau dengan hasil yang buruk, hal ini merupakan tanggung jawab jabatan.

Jika dipandang perlu maka walikota harus jantan meminta maaf kepada seluruh masyarakat kota Pangkalpinang atas buruknya kinerja selama menjabat, dan pun bagi para pewarta baik cetak maupun online harusnya ikut menjaga jalannya pemerintahan sebagai tanggung jawab profesi.

Jangan pula ada media yang menarik
berita yang seharusnya menjadi informasi untuk mencerdaskan masyarakat.

Kini masyarakat pun pesimis MCP pangkalpinang akan dapat beranjak dari lantai dasar mengingat banyak fakta – fakta kegaduhan dalam tata kelola birokrasi pemerintahan (gerakan kuda mabok). Belum lagi ada sejumlah proyek yang diduga syarat dengan tilap menilap.

Seperti pembebasan lahan untuk jembatan penghubung dari Ampui ke Pasir Putih, pembangunan jalan tembus Kerabut-Selindung yang sempat dilaporkan Suparlan Dulaspar ke KPK kasus dugaan gratifikasi, meroketnya NJOP tanpa study dan banyak lagi yang lain.

Rentetan sejarah ini menambah pesimis asa masyarakat untuk sebuah pemerintahan yang tangkas hadir di Pangkalpinang.

Banyak pihak menilai gaya kepemimpinan Molen Walikota Pangkalpinang saat ini anti kritik dan gila pujian, sejatinya gaya kepemimpinan seperti itu bukan lah gaya pemimpin orang Melayu.

Setiap pihak yang mengkritik kebijakan Pemkot Pangkalpinang dianggap pembenci, padahal justru itu adalah obat yang kadangkala terasa pahit dan getir namun menyehatkan.

#merindukanpimpinanbaik
#pangkalpinangberkemajuan

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!