Eka Budiartha S.Mn, M.Si Gelar Reses di Kecamatan Damar

Belitung Timur Babelku.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Eka Budiartha S.Mn, M.Si melakukan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang IV di Kecamatan Damar, Senin (24/10/2022).

Reses yang dilaksanakan Eka Budiartha dilakukan dengan bertatap muka langsung dan melakukan dialog dengan masyarakat Kecamatan Damar di Aula Kantor Camat Damar.

Dalam kegiatan ini tampak hadir Pj. Camat Damar, Arif Firmansyah S.IP, Anggota DPRD Kabupaten Beltim Koko Haryanto dan Masyarakat Kecamatan Damar serta hadir sebagai narasumber dari UPTD KPHP Gunung Duren Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Babel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Beltim, Dinas Perikanan Kabupaten Beltim, Dinas PUPR Kabupaten Beltim dan Kepala Desa atau yang mewakili serta dari Bagian Ekbang Setda Kabupaten Beltim.

Di kesempatan itu, banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat Damar terkait permasalahan lingkungan hidup, kehutanan dan perikanan serta permasalahan jalan.

Eka Budiartha S.Mn, M.Si kepada awak media menjelaskan,

Dari beberapa persoalan yang dikemukan Kades dan Masyarakat, Bahwa Persoalan Jalan di Desa Sukamandi yang selalu banjir ketika hari hujan harus ada penyelesaian terpadu antara PUPR Kabupaten, Provinsi dan Pusat, “Jalan harus ditinggikan dan saluran airnya harus dibuat sampai ke laut sehingga aliran air lancar,” pungkasnya.

Sementara itu, lanjut Eka Budiartha, persolan jalan di Air kelik dan desa Mempaya juga sudah memprihatinkan dan sudah belasan tahun tidak diperbaiki, sehingga di tahun 2023 harus dianggarkan oleh Dinas PUPR Provinsi.

“Begitu juga masalah Dermaga dan Tambat perahu di Burung Mandi dan Malang Lepau yang merupakan Desa Pesisir dan kondisinya memprihatinkan tapi tidak tersentuh perbaikannya oleh DKP Provinsi, padahal kelautan merupakan kewenangan Provinsi, kemudian masalah kawasan Hutan, sehubungan dengan akan adanya Kegiatan Revisi RTRW Provinsi, maka diharapkan usulan dari Desa dan Kabupaten dalam Revisi RTRW Provinsi, sehingga masyarakat yang bermukim dan berkebun di kawasan bisa diusulkan untuk dijadikan APL,” kata Eka.(Nining)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *