KPHP Gunung Duren Lakukan Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Yang Telah Terbangun Pada Kawasan Hutan, Ini Tujuannya

Belitung Timur Babelku.com – Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Gunung Duren Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung menggelar Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Yang Telah Terbangun Pada Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 yang dilaksanakan di gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Gantung, Kamis (09/02/2023).

Di kegiatan sosialisasi ini, bertindak sebagai narasumber diisi langsung oleh Kepala KPHP Gunung Duren Yono Cahyono S.E didampingi Kasi Perlindungan KPHP Gunung Duren Juhari, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Babel Eka Budhiarta S.Mn, M.Si dan dihadiri Camat Gantung Mustafa, Kapolsek Gantung yang diwakili, Danramil Gantung yang diwakili, para Kades se- Kecamatan Gantung serta masyarakat Kecamatan Gantung lainnya.

banner 970x250

Tampak dalam kegiatan sosialisasi ini, selain mendengarkan pemaparan dari narasumber, para peserta Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Yang Telah Terbangun Pada Kawasan Hutan ini diberikan kesempatan melakukan pertanyaan dengan narasumber dalam sesi dialog tanya jawab.

Kepala KPHP Gunung Duren Yono Cahyono S.E seusai acara kepada awak media mengatakan, tujuan inti dari sosialisasi ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat Belitung Timur terkait dalam upaya Pemerintah dalam rangka penyelesaian penyelesaian kegiatan yang terbangun di dalam kawasan hutan yang keterlanjuran dilakukan oleh masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan yang terbangun ini banyak yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini prioritasnya adalah perkebunan sawit, jadi Pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2011 ini, itu memberikan kesempatan kepada semua pihak, baik perorangan maupun perusahaan untuk mengurus areal yang terbangunnya dalam kawasan hutan, yang sebelumnya belum ada perizinan, diberikan kesempatan selama 3 tahun untuk dilakukan pengurusan,” terangnya.

Kepala KPHP Gunung Duren ini mengharapkan, dalam masa 3 tahun ini, semua pihak yang sudah terlanjur dalam kawasan hutan melakukan kegiatan usaha untuk menggunakan kesempatan ini. Menurutnya ini kesempatan bagus untuk penyelesaian permasalahan yang keterlanjuran melakukan kegiatan usaha dalam kawasan hutan, terutama masyarakat.

 “Jadi masyarakat dalam hal ini dapat diberikan atau dapatkan akses legal atau perizinan, supaya dikemudian hari masyarakat tidak kena permasalahan hukum,” jelasnya lagi.

Selanjutnya Yono, panggilan kecil Kepala KPHP Gunung Duren ini menyebutkan, kita tidak tahu nanti setelah masa toleransi 3 tahun dari Undang-undang Cipta Kerja ini, setelah habis, kita tidak tahu kedepannya seperti apa kebijakan dari pemerintahan ini, apakah benar-benar akan dilakukan penindakan hukum.

“Ini yang harus kita antisipasi pada warga masyarakat semuanya agar ke depan masyarakat yang sudah terlanjur di dalam kawasan hutan ini jangan mendapatkan permasalahan hukum dikemudian hari dengan mendapatkan akses legalnya, dengan mengurus perizinan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021,”ujarnya.

Yono mengungkapkan Kegiatan ini dilakukan menyeluruh di Provinsi Bangka Belitung dengan melakukan kegiatan inventarisasi areal kegiatan-kegiatan terbangun dalam kawasan hutan, dalam hal ini prioritas perkebunan sawit. Untuk di Kabupaten Belitung Timur, tahapan pertama melakukan sosialisasi, kemudian tahap kedua melakukan verifikasi administrasi di tiap Desa dan selanjutnya tahap terakhir adalah tahap verifikasi lapangan.

“Untuk pertama tahap sosialisasi saat ini baru dilakukan di Kecamatan Gantung, nanti dilanjutkan besok di Kecamatan Dendang, terus sabtunya dilanjutkan di Kecamatan Simpang Renggiang, untuk Kecamatan lainnya itu menunggu penyesuaian jadwal agenda dari anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk tahap satu, itu tiga Kecamatan dulu untuk minggu ini, tahap dua nya nanti menyusul,”ujarnya.(*/nining)

banner 970x250 banner 970x250