Harta karun ” Masiku ” & kepercayaan Publik Terhadap KPK

Opini Oleh : Muhamad Zen

 

Babelku.com — Beberapa minggu yang lalu muncul statement dari Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Johson Ridwan Ginting yang mengatakan bahwa minim nya laporan masyarakat terkait pencegahan korupsi khususnya di Babel.

Pernyataan itu disampaikannya pada kegiatan sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi yang diikuti anggota DPRD Provinsi Babel pada Selasa (17/10/2023).

Menurut Johson Provinsi Babel terbilang rendah laporan masyarakat terkait Korupsi dan gratifikasi di Babel masih terbilang aman-aman saja dari sisi pengaduan masyarakat, jelasnya.

Hal ini bisa terjadi tentu ada sebab mengapa masyarakat enggan melaporkan tindak pidana korupsi, apalagi jika disinyalir pelakunya adalah penyelenggara pemerintah.

Khususnya di Babel sejatinya KPK telah menerima undangan dari Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu dengan adanya statement “Maling Besar” di Babel, tapi kenyataannya jauh dari harapan masyarakat karena KPK tidak merespon hal tersebut.

Seharusnya KPK merespon statement PJ Gubernur Babel yang ramai diperbincangkan di berbagai media lokal maupun nasional dan menjadikan ini sebagai pintu masuk untuk menyelidiki “Maling Besar” yang dimaksud oleh PJ Gubernur Babel.

Belum lagi laporan gratifikasi oleh mantan kadis PU pangkal pinang dalam pengadaan jalan tembus dari Jerambah gantung sampai tugu Ketam Remangok telah membeku.

Padahal jika KPK serius menanggapi nyanyian Suparlan Dulaspar mantan Kadis PU kota Pangkalpinang bisa dipastikan akan muncul fakta-fakta baru dan sederet nama-nama yang terlibat dalam proyek pengadaan jalan tembus kerabut-selindung.

Sederet fakta ini semakin mempertebal pendapat masyarakat khususnya di Babel terhadap kinerja KPK yang bekerja by order.

Belum lagi ada cawe-cawean atau indikasi pemerasan oleh pimpinan KPK semakin memperburuk rapot KPK di mata masyarakat.

Sementara itu harta karun ” MASIKU ” belum juga ditemukan keberadaannya hingga saat ini dan ditambah lagi dengan pelemahan – pelemahan yang tersirat di UU KPK telah membuat legitimasi KPK merumput dan nyaris tak memenuhi harapan rakyat.

Ini adalah sebagian kecil faktor – faktor yang membuat masyarakat atau penggiat anti korupsi bersikap apatis terhadap KPK, bagaikan dapat melihat semut di seberang benua tapi buta jika ada gunung di pelupuk mata, ini lah kesimpulan moderat masyarakat saat ini terhadap KPK.(*)

 

Tentang Penulis: Muhamad Zen adalah seorang aktivis muda Bangka Belitung yang aktif di berbagai organisasi dan memiliki jabatan penting di berbagai lembaga diantaranya Ketua LSM TOPAN-RI DPW Babel, Ormas LMPI MADA Babel, Karang Taruna, Kompenssel dan Pondok Aspirasi Babel.Ia juga aktif dan pernah bekerja di sejumlah media baik cetak maupun online.
Zen juga sering menulis berbagai opini, sesekali tulisan kelahiran Lubuk Besar 12 mei 1980 ini juga berceloteh soal politik lokal dan kritik sosial.
Saat ini Ia menjabat sebagai pimpinan Redaksi media babelku.com dan kepala perwakilan media nasional advokatnews.com.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!