Oleh Muhamad Zen (Alumni Universitas Gunung Maras (UGM))
Pangkalpinang, Babelku.com — DISKUSI di Meja 13 Warkop Akew, Pangkalpinang, tak pernah kehilangan semangat. Meja ini bukan hanya tempat berkumpul dan ngopi, tetapi juga ruang berbagi gagasan dan mencari solusi atas berbagai permasalahan strategis di Bangka Belitung.
Hari ini Kamis, 16 Januari 2025, diskusi tersebut dihadiri oleh Rustam Efendi, mantan Wakil Gubernur Babel di era Eko Maulana Ali yang kini menjabat Komisaris PT Timah. Fokus pembahasan kali ini adalah gerakan Bangka Belitung Menggugat (BBM), sebuah inisiatif tokoh-tokoh Meja 13 yang dipimpin oleh Subri (Ketua) dan Eddy Supriadi (Sekretaris).
Baru-baru ini, BBM melayangkan surat kepada Pj. Gubernur Babel, Ketua DPRD, dan Kejati Babel, meminta audiensi untuk mendesak transparansi dan keadilan dalam pengusutan kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 triliun yang sedang ditangani Kejaksaan Agung RI.
Gerakan ini mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding dalam kasus tersebut. BBM juga menuntut agar seluruh harta rampasan, baik berupa uang maupun aset, dikembalikan kepada masyarakat Bangka Belitung.
“Kami ingin memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil, tidak hanya untuk mengungkap kebenaran tetapi juga memulihkan kerugian besar yang dialami Bangka Belitung, baik melalui pengembalian aset maupun manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Eddy Supriadi, salah satu motor penggerak BBM.
Kritik terhadap Partai Politik
Diskusi kali ini juga menyentil sikap partai politik di Bangka Belitung. Rustam Efendi, salah satu pendiri PDI-P di Babel, mengkritik keras ketidakpedulian partai-partai politik, termasuk PDI-P, terhadap kasus besar ini.
“PDI-P Babel tidak pernah muncul, baik melalui sikap maupun pernyataan resmi, terkait persoalan besar yang menerpa Bangka Belitung saat ini. Tampaknya, sebagian oknum partai lebih fokus pada agenda pribadi. Jika dibiarkan, ini akan berdampak buruk bagi partai. Sebagai pendiri, saya mengajak rekan-rekan PDI-P Babel untuk lebih peduli terhadap masyarakat,” ujar Rustam.
Sorotan terhadap Perhitungan Kerugian
Gerakan BBM juga membahas hasil perhitungan Prof. Bambang Hero, yang menjadi dasar pengungkapan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah. Meski perhitungan ini sempat menjadi kontroversi hingga dilaporkan ke kepolisian, BBM tetap konsisten mendukung Kejaksaan Agung.
“Dukungan moral dan aspirasi masyarakat Bangka Belitung sangat penting agar proses hukum dapat berjalan dengan transparansi dan integritas,” tambah Eddy.
Suara Keberanian dari Meja 13
Diskusi di Meja 13 kembali membuktikan bahwa inisiatif lokal dapat menjadi simbol keberanian untuk menggugat ketidakadilan. Gerakan BBM bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi juga harapan agar kasus korupsi ini dapat diselesaikan tuntas demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Bangka Belitung.
