Pangkalpinang, Babelku.com — SKANDAL korupsi timah senilai Rp271 triliun terus menjadi perhatian publik di Bangka Belitung. Dalam diskusi publik bertajuk “Benarkah Bos Timah Tidak Korupsi, Tapi Bapak Ekonomi Babel? Bagaimana 271 Triliun?”, Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM) menegaskan perlunya tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi, serta menolak narasi yang menggiring opini bahwa para tersangka merupakan “pahlawan ekonomi.” Sabtu (22/2/2025)
Forum Grup Diskusi yang di Warkop Garuda, Pangkalpinang, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan organisasi masyarakat (Ormas), akademisi, mahasiswa, hingga aktivis hukum dan media.
Para narasumber dalam diskusi ini adalah Dato’ Akhmad Elvian (Budayawan), Subri (Ketua Forum BBM), Edi Supriadi (Universitas Pertiba/Sekretaris Forum BBM), Hangga Oktafandany (Praktisi Hukum/Firma Hukum Hangga Off), dan Rikky Fermana (Penanggung Jawab KBO Babel), dengan moderator M. Tanwin.
Diskusi ini memunculkan berbagai fakta mengenai eksploitasi sumber daya alam, dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Babel, serta dugaan praktik mafia yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Para peserta sepakat bahwa kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membersihkan sektor pertambangan dari tangan-tangan rakus yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Eksploitasi Timah dan Hilangnya Hak Rakyat
Budayawan Dato’ Akhmad Elvian memulai diskusi dengan mengulas sejarah panjang eksploitasi timah di Bangka Belitung yang sudah berlangsung sejak abad ke-3.
Menurutnya, meskipun kekayaan alam ini telah menjadi bagian dari identitas Babel,
manfaatnya justru tidak pernah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Dari dulu, rakyat Babel hanya menjadi saksi bagaimana kekayaan timah mengalir ke luar daerah, sementara kita sendiri kehilangan sumber penghidupan utama. Sekarang, dengan adanya kasus korupsi Rp271 triliun ini, kita harus memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Jika tidak ada tindakan nyata, Babel hanya akan menjadi lahan eksploitasi tanpa akhir yang meninggalkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa selama ini industri pertambangan di Bangka Belitung cenderung dikendalikan oleh oligarki ekonomi yang terus memperkaya diri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Kasus dugaan korupsi ini harus menjadi momen perubahan agar eksploitasi sumber daya alam diatur dengan lebih adil dan transparan.
Tanggung Jawab PT Timah dan Smelter Dipertanyakan
Praktisi hukum Hangga Oktafandany mengkritisi peran PT Timah dan perusahaan smelter yang selama ini beroperasi di Bangka Belitung.
Ia menyoroti bagaimana eksploitasi timah sudah berlangsung sejak zaman VOC, dan hingga kini, rakyat Babel masih belum mendapatkan haknya atas keuntungan dari kekayaan alam tersebut.
“Keuntungan dari sumber daya alam harus transparan dan berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Tidak boleh lagi ada praktik penjarahan yang menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat hidup dalam ketidakpastian ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya.
Hangga menekankan bahwa meskipun Kota Pangkalpinang bukan wilayah tambang, kota ini turut terdampak oleh aktivitas smelter yang beroperasi di sekitarnya.
Ia mendesak agar PT Timah dan para pemilik smelter memiliki tanggung jawab sosial yang nyata dengan membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.
“Kita sering mendengar CSR dan program-program sosial yang dilakukan perusahaan tambang, tapi realitas di lapangan berbicara lain. Masyarakat tetap hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera, lingkungan kita rusak, dan kesehatan masyarakat tidak menjadi prioritas. Ini yang harus kita ubah,” imbuhnya.
Media Harus Tetap Kritis, Jangan Jadi Alat Propaganda
Rikky Fermana dari KBO Babel menyoroti peran penting media dalam mengawal kasus ini. Ia menegaskan bahwa banyak media masih bersikap kritis terhadap kasus korupsi tata niaga timah yang nilainya bahkan disebut mencapai Rp300 triliun.
Namun, ia juga mengingatkan agar media tetap independen dan tidak menjadi alat propaganda bagi kepentingan tertentu.
“Gerakan masyarakat yang menuntut agar hasil rampasan korupsi dikembalikan ke Bangka Belitung harus terus disuarakan. Jangan sampai opini digiring untuk membela para tersangka sebagai ‘Pahlawan Ekonomi’, padahal mereka adalah penjahat yang merampok kekayaan kita,” katanya.
Lebih jauh, Rikky mengecam narasi yang coba dibangun oleh kelompok tertentu yang ingin membentuk opini bahwa para terdakwa kasus ini adalah “pahlawan ekonomi.”
“Itu sudah tidak benar lagi jika para cukong timah (terdakwa koruptor timah) kita anggap sebagai Pahlawan Ekonomi Bangka Belitung. Narasi-narasi yang mereka bangun menyesatkan! Jika mereka memang pahlawan, seharusnya mereka membangun sekolah, rumah ibadah, dan infrastruktur untuk rakyat, bukan mengeruk atau mengharapakan keuntungan pribadi,” tegas Rikky.
Tuntutan: Aset Rampasan Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat Babel
Diskusi ini menghasilkan satu tuntutan utama: pemerintah pusat harus mengembalikan hasil rampasan dan sitaan dari kasus korupsi mafia timah kepada masyarakat Bangka Belitung.
Dana tersebut harus digunakan untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah, bukan sekadar masuk ke kas negara tanpa manfaat langsung bagi rakyat yang terdampak.
Para peserta diskusi juga menyerukan perlunya pengawasan ketat agar kasus ini tidak dikaburkan oleh kepentingan politik atau oligarki ekonomi yang mencoba melindungi para tersangka.
“Perjuangan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan generasi Bangka Belitung. Jangan biarkan kekayaan kita terus mengalir keluar tanpa manfaat nyata bagi rakyat,” tutup para peserta dengan lantang.
Diskusi ini menegaskan bahwa masyarakat Bangka Belitung tidak akan tinggal diam. Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan pengembalian hak rakyat atas kekayaan alam mereka.
Kini, semua mata tertuju pada pemerintah dan aparat penegak hukum: akankah kasus ini benar-benar diselesaikan dengan adil, ataukah mafia timah tetap berkuasa di balik layar? (Zen Adebi/KBO Babel)
